Pelajarnews.com – Tes Kemampuan Akademik (TKA) bukan hanya urusan siswa yang mengikuti ujian. Di balik layar, sekolah sebagai penyelenggara memegang tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata tertib resmi yang ditetapkan pemerintah. Setiap kelalaian, apalagi kecurangan, tidak hanya merugikan peserta didik, tetapi juga dapat berujung pada sanksi tegas bagi sekolah.
Sanksi tersebut tidak sekadar teguran administratif. Dalam kasus tertentu, pelanggaran bisa menyebabkan pembatalan pelaksanaan TKA di satuan pendidikan, bahkan larangan menjadi penyelenggara TKA hingga tiga kali periode berturut-turut. Karena itu, pemahaman yang utuh mengenai jenis pelanggaran dan konsekuensi hukumnya menjadi hal strategis bagi kepala sekolah, panitia TKA, hingga pengawas ujian.
Dasar Hukum dan Tata Tertib Penyelenggaraan TKA
Tata tertib, jenis pelanggaran, dan sanksi terkait TKA diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) No 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik. Dokumen ini menjadi rujukan utama bagi:
- Sekolah pelaksana TKA
- Penulis dan perakit soal
- Proktor, teknisi, dan pengawas
- Peserta TKA
Kepmendikdasmen tersebut menegaskan bahwa integritas TKA merupakan tanggung jawab bersama. Sekolah tidak boleh hanya fokus pada kelancaran teknis pelaksanaan tes (misalnya jaringan dan perangkat), tetapi juga wajib memastikan aspek kejujuran, keamanan soal, serta ketertiban di ruang ujian. Setiap pelanggaran, baik yang terjadi karena kelalaian maupun kesengajaan, memiliki konsekuensi yang sudah diatur dan tidak bisa dinegosiasikan.
Kategori Pelanggaran TKA oleh Sekolah
Dalam pedoman resmi, pelanggaran TKA oleh sekolah dikelompokkan menjadi dua kategori utama: pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Keduanya sama-sama serius, namun pelanggaran berat memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap integritas ujian dan biasanya berujung pada sanksi lebih tegas.
Pelanggaran Sedang: Kelalaian yang Tidak Boleh Diremehkan
Pelanggaran sedang pada dasarnya mencerminkan kelalaian sekolah dalam menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan TKA. Contoh pelanggaran sedang antara lain:
- Membiarkan orang yang tidak berkepentingan memasuki ruang ujian saat TKA berlangsung.
Kehadiran pihak luar, baik orang tua, staf yang tidak bertugas, maupun tamu lain, berpotensi mengganggu konsentrasi peserta dan membuka peluang kecurangan. - Mengizinkan atau menyuruh peserta membawa perangkat terlarang ke ruang ujian, seperti:
- Telepon seluler atau alat komunikasi lainnya
- Kamera
- Perangkat elektronik yang dapat merekam gambar
- Perangkat elektronik lain yang berpotensi digunakan untuk menyalin atau menyebarkan soal
- Tidak menjalankan tugas sesuai pedoman penyelenggaraan TKA.
Misalnya, pengawas tidak melakukan pemeriksaan barang bawaan peserta secara menyeluruh, tidak membacakan tata tertib, atau tidak menandatangani berita acara sesuai prosedur.
Walaupun disebut “sedang”, kategori ini tidak boleh dianggap ringan. Jika dibiarkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berkembang menjadi pola kecurangan sistemik yang akhirnya merusak reputasi sekolah.
Pelanggaran Berat: Tindakan yang Menggoyahkan Integritas Ujian
Pelanggaran berat menyasar tindakan yang secara langsung mengancam kejujuran dan validitas hasil TKA. Beberapa bentuk pelanggaran berat yang diatur dalam Kepmendikdasmen antara lain:
- Memanipulasi data identitas peserta TKA
Contohnya, mengganti identitas peserta, mendaftarkan siswa yang tidak memenuhi syarat, atau mengubah data untuk keuntungan pihak tertentu. - Menyebarkan atau memberikan kunci jawaban kepada peserta
Tindakan ini menjadikan hasil TKA tidak lagi mencerminkan kemampuan asli siswa. Selain merugikan peserta lain, sekolah berisiko besar kehilangan kepercayaan publik. - Mengganti dan/atau mengisi jawaban peserta TKA
Bisa dilakukan oleh oknum guru, panitia, atau pihak lain yang memiliki akses ke lembar jawaban atau sistem ujian. Ini merupakan bentuk intervensi langsung terhadap hasil tes. - Membiarkan pelanggaran tingkat sedang terjadi baik yang dilakukan oleh peserta, proktor, teknisi, maupun pengawas, tanpa penindakan.
Pembiaran ini menandakan bahwa sekolah tidak menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan sebagaimana mestinya.
Setiap pelanggaran berat bukan hanya masalah disiplin internal, tetapi sudah menyentuh ranah pelanggaran integritas akademik yang konsekuensinya bisa sangat luas – dari sanksi resmi hingga hilangnya kepercayaan masyarakat.
Sanksi bagi Sekolah yang Melanggar Tata Tertib TKA
Sanksi TKA bagi sekolah dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga standar nasional pelaksanaan tes. Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain:
Pembatalan Pelaksanaan TKA di Satuan Pendidikan
Penyelenggara TKA di tingkat provinsi atau kabupaten/kota berwenang menjatuhkan sanksi pembatalan pelaksanaan TKA di sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran. Artinya:
- Tes yang sudah berlangsung dapat dinyatakan tidak sah.
- Peserta dari sekolah tersebut berpotensi dirugikan karena hasil ujiannya tidak diakui.
- Sekolah harus menanggung konsekuensi administratif dan reputasional di hadapan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya.
Pembatalan ini menjadi sinyal bahwa pelaksanaan TKA di sekolah tersebut tidak memenuhi standar integritas yang dipersyaratkan.
Larangan Menyelenggarakan TKA hingga 3 Kali Penyelenggaraan
Selain pembatalan, sekolah juga dapat dikenai sanksi tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara TKA selama tiga kali pelaksanaan berturut-turut. Rekomendasi sanksi ini disampaikan oleh penyelenggara tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada penyelenggara tingkat pusat.
Dampaknya antara lain:
- Sekolah kehilangan kepercayaan sebagai satuan pendidikan yang layak menjadi lokasi tes.
- Siswa mungkin harus mengikuti TKA di sekolah lain yang ditunjuk, menambah beban logistik dan psikologis bagi peserta.
- Reputasi sekolah dalam hal tata kelola dan integritas akademik dapat menurun tajam di mata publik.
Sanksi beruntun seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan integritas TKA sebagai prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan.
Strategi Sekolah untuk Mencegah Pelanggaran TKA
Agar terhindar dari sanksi, sekolah perlu bergerak proaktif, bukan sekadar reaktif. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:
Memastikan Seluruh Pihak Memahami Pedoman Resmi
- Mengadakan sosialisasi internal mengenai Kepmendikdasmen No 95/M/2025 kepada guru, panitia, proktor, teknisi, dan pengawas.
- Menyusun ringkasan tata tertib TKA yang mudah dipahami dan dibagikan kepada seluruh pihak terkait.
Memperkuat Pengawasan di Ruang Ujian
- Menetapkan prosedur pemeriksaan barang bawaan peserta secara ketat sebelum memasuki ruang ujian.
- Memastikan hanya petugas resmi yang boleh keluar-masuk ruang ujian selama TKA berlangsung.
- Menyiapkan pengawas cadangan jika terjadi kendala mendadak, sehingga standar pengawasan tetap terjaga.
Menjaga Keamanan Soal dan Jawaban
- Mengatur akses soal dan sistem ujian hanya pada pihak yang berwenang.
- Menyimpan akun dan kata sandi sistem ujian secara aman, tidak dibagikan sembarangan.
- Menyiapkan prosedur penanganan insiden (incident response) jika diduga terjadi kebocoran soal atau intervensi terhadap jawaban peserta.
Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Sekolah
- Menanamkan nilai jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada guru maupun siswa dalam setiap kegiatan penilaian.
- Menekankan bahwa hasil ujian yang jujur lebih berharga daripada nilai tinggi yang diperoleh dengan cara melanggar aturan.
Dengan kombinasi prosedur teknis yang ketat dan budaya integritas yang kuat, sekolah dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan melindungi kepentingan seluruh peserta didik.
Penutup
Pelanggaran TKA oleh sekolah bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi cermin dari kualitas tata kelola dan budaya integritas di satuan pendidikan tersebut. Dengan memahami kategori pelanggaran – baik sedang maupun berat – serta sanksi yang menyertainya, sekolah dapat menyusun langkah pencegahan yang lebih sistematis.
Kepatuhan terhadap Kepmendikdasmen No 95/M/2025 pada akhirnya bukan hanya untuk menghindari hukuman. Lebih dari itu, kepatuhan adalah investasi reputasi: menjaga kepercayaan orang tua, melindungi hak peserta didik, dan memastikan bahwa setiap hasil TKA benar-benar mencerminkan kemampuan akademik yang sesungguhnya.
