Pelajarnews.com – Pemerintah Kota Mataram menghadapi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warga kurang mampu. Salah satu faktor utama yang menghalangi realisasi program ini adalah terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan sekolah.
Kendala Ketersediaan Lahan
Menurut Lalu Samsul Adnan, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, lahan yang diperlukan untuk membangun Sekolah Rakyat harus memiliki luas antara 6 hingga 10 hektare dalam satu kawasan. Namun, Kota Mataram tidak memiliki lahan dengan ukuran tersebut, yang merupakan syarat utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
“Lahan yang ada di Mataram tidak mencapai ukuran yang dibutuhkan, yaitu 6-10 hektare,” ungkap Samsul. Hal ini mempersulit rencana pembangunan sekolah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Program Sekolah Rakyat: Bukan Program Wajib, Namun Kewajiban Bagi Daerah yang Memenuhi Syarat
Pembangunan Sekolah Rakyat bukanlah kewajiban bagi pemerintah daerah, namun jika sebuah daerah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka daerah tersebut diharuskan untuk melaksanakan program ini. Untuk Kota Mataram, meskipun minat masyarakat untuk mengikuti program ini cukup besar, masalah lahan menyebabkan uji kelayakan untuk program Sekolah Rakyat belum dapat dilaksanakan.
Usulan Solusi Pemkot Mataram
Menghadapi keterbatasan lahan, Pemerintah Kota Mataram berupaya mencari alternatif solusi. Salah satu usulan yang disampaikan adalah menggabungkan Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Namun, usulan ini ditolak karena Sekolah Rakyat harus dibangun di lahan yang baru dan memenuhi sejumlah fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, asrama, ruang olahraga, dan ruang praktik dalam satu kawasan.
Alternatif lainnya adalah memisahkan lokasi sekolah dan asrama, namun hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan program Sekolah Rakyat yang mengharuskan kedua fasilitas tersebut berada dalam satu area. Oleh karena itu, meskipun telah ada berbagai usulan, permasalahan lahan tetap menjadi kendala utama.
Potensi Kerja Sama dengan Sekolah Rakyat di Lombok Barat
Sebagai solusi lain, Pemerintah Kota Mataram mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial di Paramita, Lombok Barat. Saat ini, bangunan milik Kementerian Sosial tersebut hanya mampu menampung sekitar 50 siswa, sementara Lombok Barat sendiri sudah memiliki Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Sari.
Minat yang Besar dari Masyarakat
Berdasarkan data yang dihimpun, minat masyarakat Kota Mataram untuk mendaftar di Sekolah Rakyat sangat besar. Terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi rendah, yang mana seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan oleh program ini ditanggung oleh pemerintah secara gratis.
Data calon siswa sudah terkumpul berdasarkan kategori Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan jumlah calon siswa yang mencapai ratusan orang. “Jika kita melihat data anak-anak dari desil 1 hingga desil 4, jumlahnya pasti sangat besar,” ujar Samsul.
Akhir Kata
Meskipun program Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mataram, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang sesuai dengan persyaratan program. Meskipun berbagai solusi telah diusulkan, seperti memanfaatkan lahan yang ada dan bekerja sama dengan daerah lain, hingga saat ini belum ada jalan keluar yang konkret. Oleh karena itu, diperlukan langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah ini agar program Sekolah Rakyat bisa terlaksana dengan maksimal di Mataram.
